Home | Nasional | Riau | Ekonomi | Politik | Hukrim | Pendidikan | Sportivitas | Sosialita | Wisata | Indeks Kamis, 17 Agustus 2019
 
Rapat Dewan Kehormatan PWI
Kode Perilaku Wartawan Indonesia Disahkan
Selasa, 09 Juli 2019 - 19:00:55 WIB
Rapat Dewan Kehormatan PWI di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2019) siang.

Jakarta, Hariantimes.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah merampungkan perangkat organisasi.

Di antaranya berupa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) serta Kode Perilaku Wartawan Indonesia (KPWI).

Naskah PD/PRT yang diamanatkan Kongres 2018 di Solo tahun lalu sudah difinalisasi beberapa waktu lalu. Sementara naskah final KPWI yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan PWI diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan PWI di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2019) siang.

Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, dihadiri Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, dan tiga anggota DK PWI Asro Kamal Rokan, Raja Pane, dan Teguh Santosa. 

Rapat yang digelar hari ini juga mengundang Ketua Umum PWI Atal Depari. 

Dengan finalisasi PPWI ini maka selanjutnya KPWI akan diterbitkan bersama PD/PRT PWI dan disosialisasikan ke seluruh anggota PWI baik di dalam maupun yang berada di luar negeri.

“Dengan ini, seluruh perangkat organisasi berupa PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan Indonesia telah berlaku secara efektif terhitung sejak hari ini. Kami akan segera mendistribusikannya kepada seluruh anggota,” ujar Ketua Umum PWI Atal Depari.

Atal meminta agar anggota PWI membaca, mempelajari dan mematuhi ketiga perangkat organisasi itu. 

Disebutkan dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan terutama Pasal 3 bahwa Kode Perilaku disusun untuk memperjelas hak dan kewajiban wartawan, serta sebagai pedoman operasional perilaku dalam menjalankan tugas profesi. 

Pedoman ini juga menjadi standar untuk mengukur ketaatan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan PD/PRT PWI, serta aturan-aturan lainnya. 

Hak Politik

Kode Perilaku Wartawan Indonesia juga memberikan perhatian serius pada hak politik anggota sebagai salah satu hak dasar manusia. Partisipasi anggota PWI dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota lembaga legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah dihormati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.

Juga ditegaskan dalam pasal itu bahwa anggota PWI diperbolehkan menjadi anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, juga organisasi lain yang tidak dilarang negara.

Namun, untuk menjaga independensi organisasi, anggota yang menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Begitu juga dengan anggota PWI yang sedang menduduki jabatan politik, seperti anggota legislatif, anggota kabinet, dan kepala daerah, dilarang menjadi pengurus PWI. Anggota PWI yang menduduki jabatan-jabatan politik itu tidak kehilangan keanggotaan di PWI.

Di dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa pengurus PWI yang ingin menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang terkait dengan partai politik diharuskan mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 hari setelah dilantik sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Pasal ini juga mengatur proses pemberhentian pengurus PWI yang menjadi pengurus partai politik atau organisasi sayap partai politik. 

Adapun pada Pasal 15 ditegaskan bahwa pengurus PWI yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota lembaga legislatif dan pemilihan kepala daerah diharuskan mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 hari setelah ditetapkan secara resmi sebagai calon. 

Setelah proses pemilihan berakhir, wartawan yang bersangkutan bisa kembali menjadi pengurus PWI melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam PD/PRT PWI, yakni melalui Kongres baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Aturan-aturan ini dibuat untuk menjaga independensi organisai dan juga ruang redaksi,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang. 

Senada dengan Atal Depari, Ilham Bintang juga mengatakan pihaknya sangat menganjurkan semua anggota PWI untuk mempelajari naskah-naskah penting organisasi ini. 

“Nanti ketiga naskah, PD/PRT dan Kode Perilaku, bersama Kode Etik Jurnalistik akan diterbitkan bersamaan dalam sebuah buku, untuk didistribusikan. Semoga ini menjadi pedoman yang kita patuhi bersama,” sebut Ilham Bintang.(*/ron)



 
Berita Lainnya :
  • Kode Perilaku Wartawan Indonesia Disahkan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Menteri Siti Jadikan Dialog Sebagai Budaya Kerja
    02 Pengurus NPC Meranti Jaring Atlit Difabel Berpotensi
    03 FJPI dan UIR Seminarkan RUU KUHP
    04 SMP Kristen Kalam Kudus Selatpanjang Taja Bulan Bahasa
    05 PPID Pemprov Riau Berkolaborasi Dengan KI
    06 Masyarakat Bukit Batu Tolak Unjuk Rasa Anarkis Terorisme dan Faham Radikalisme
    07 Kabut Asap Masih Selimuti Negeri Jalur, LAMR Kuansing Bagikan Seribuan Masker Gratis
    08 Legislator Termuda Meranti Ajak Pemuda Berperan Aktif dan Kreatif
    09 Masyarakat Kuansing Serukan Anti Unras Anarkis, Terorisme dan Radikal
    10 Pengurus DPC LAN Meranti Audiensi dengan Wabup
    11 Tujuh Pemuda Tebing Tinggi Diciduk Polres Meranti
    12 Apakah Akan Maju? Jontikal : DPP Demokrat Yang Tentukan
    13 Dirut BPJS Kesehatan Paparkan implementasi Program JKN-KIS
    14 Bupati: Segera Susun Rencana APBDes untuk Dijalankan Tahun Depan
    15 Turnamen PBSI Cup 2019 Berhadiah Total Rp9.5 Juta
    16 Wabup: Hati-Hati dalam Pengunaan Dana Desa
    17 Rambo: Saya Siap Maju
    18 Edu: Saya Tidak Teken Selama Belum Selesai
    19 YH : IAPPIL UR Dukung Pelantikan Presiden dan Wapres RI
    20 Bupati: Persatuan dan Kesatuan yang Terbina Selama Ini Perlu Kita Jaga
    21 Tahun ini, Pemerintah Pusat Anggarkan Rp6,6 Miliar
    22 Tiga Siswa MAN Insan Cendekia Siak Harumkan Nama Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami
    © HarianTimes.Com - #Kanal Informasi Public