Home | Nasional | Riau | Ekonomi | Politik | Hukrim | Pendidikan | Sportivitas | Sosialita | Wisata | Indeks Kamis, 17 Agustus 2019
 
Rencana Rotasi 14 Pejabat KPK Menuai Kritik
Rabu, 22 Agustus 2018 - 03:17:37 WIB
Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum (Pukat FH) UGM saat menggelar jumpa pers, Selasa (21/08/2108).

Yogyakarta, Hariantimes.com - Sebanyak14 pejabat setara eselon II dan eselon III di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan bakal dirotasi.

Rencana rotasi itu menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM.

Menyikapi rencana itu, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM menyoroti soal mekanisme perotasian tidak memiliki aturan yang jelas. Karena  sudah ada PP No 63/2005 yang mengatur mutasi dan promosi pegawai yang disesuaikan tuntutan, beban kerja, tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.

"Sebenarnya sesuatu yang wajar pada tubuh suatu lembaga. Namun mekanisme perotasian itu yang tidak jelas aturannya. Sayangnya aturan itu tidak menjelaskan teknis mengenai mutasi dan promosi dalam bentuk Peraturan Komisi," tukas
Peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim kepada media dalam jumpa pers di kantor Pukat kompleks kampus UGM Selasa (21/08/2108).

Sebenarnya, ungkap Hifdzil,  dulu proses rotasi di KPK diserahkan pada biro sumber daya manusianya. Namun, untuk sekarang ini diambil alih langsung oleh pimpinan KPK.  

"Ini yang memunculkan asumsi proses rotasi hanya didasarkan atas preferensi suka atau tidak suka belaka,” ujarnya.

Sedangkan Peneliti Pukat yag lain, Zaenur Rahman menyebut KPK sering mengingatkan agar lembaga lain menerapkan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

“Seperti saat menegur Mahkamah Agung dan Pemperintah Provinsi Banten,” ujarnya.

Namun, justru KPK sendiri tidak menerapkan sistem merit ini dalam proses rotasi pejabat-pejabatnya. “Seharusnya KPK menjadi contoh atau panutan dari lembaga-lembaga lainnya,” tegasnya.

Pentingnya sistem merit ini, menurut Zaenur, adalah untuk menjaga objektivitas dari lembaga. ”Permasalahan ini membuat publik mempertanyakan independensi dari KPK.Tanpa dukungan publik KPK mungkin sudah lama dibubarkan,” ujarnya.

Pukat sendiri telah membuat kajian khusus tentang masalah ini. Pukat memberikan tiga solusi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, mendorong KPK untuk menaati aturan yang berlaku terkait rotasi dan mutasi dan kalau tidak ada wajib disusun dahulu. Selanjutnya, mendesak pimpinan KPK untuk menerapkan sistem merit.

"Terakhir, pimpinan dan pegawai wajib menjaga solidaritas, integritas, dan marwah KPK,” tambah Peneliti Pukat yang lain, Yuris Reza Setiawan.(*/ron)



 
Berita Lainnya :
  • Rencana Rotasi 14 Pejabat KPK Menuai Kritik
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Menteri Siti Jadikan Dialog Sebagai Budaya Kerja
    02 Pengurus NPC Meranti Jaring Atlit Difabel Berpotensi
    03 FJPI dan UIR Seminarkan RUU KUHP
    04 SMP Kristen Kalam Kudus Selatpanjang Taja Bulan Bahasa
    05 PPID Pemprov Riau Berkolaborasi Dengan KI
    06 Masyarakat Bukit Batu Tolak Unjuk Rasa Anarkis Terorisme dan Faham Radikalisme
    07 Kabut Asap Masih Selimuti Negeri Jalur, LAMR Kuansing Bagikan Seribuan Masker Gratis
    08 Legislator Termuda Meranti Ajak Pemuda Berperan Aktif dan Kreatif
    09 Masyarakat Kuansing Serukan Anti Unras Anarkis, Terorisme dan Radikal
    10 Pengurus DPC LAN Meranti Audiensi dengan Wabup
    11 Tujuh Pemuda Tebing Tinggi Diciduk Polres Meranti
    12 Apakah Akan Maju? Jontikal : DPP Demokrat Yang Tentukan
    13 Dirut BPJS Kesehatan Paparkan implementasi Program JKN-KIS
    14 Bupati: Segera Susun Rencana APBDes untuk Dijalankan Tahun Depan
    15 Turnamen PBSI Cup 2019 Berhadiah Total Rp9.5 Juta
    16 Wabup: Hati-Hati dalam Pengunaan Dana Desa
    17 Rambo: Saya Siap Maju
    18 Edu: Saya Tidak Teken Selama Belum Selesai
    19 YH : IAPPIL UR Dukung Pelantikan Presiden dan Wapres RI
    20 Bupati: Persatuan dan Kesatuan yang Terbina Selama Ini Perlu Kita Jaga
    21 Tahun ini, Pemerintah Pusat Anggarkan Rp6,6 Miliar
    22 Tiga Siswa MAN Insan Cendekia Siak Harumkan Nama Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami
    © HarianTimes.Com - #Kanal Informasi Public