Home | Nasional | Riau | Ekonomi | Politik | Hukrim | Pendidikan | Sportivitas | Sosialita | Wisata | Indeks Jumat, 18 Agustus 2019
 
Rapat di Kemenko Maritim
LAMR Dinilai Wajar Ikut Mengelola Blok Rokan
Sabtu, 05 Oktober 2019 - 01:10:47 WIB
LAMR saat rapat di Kemenko Maritim

Jakarta, HarianTimes.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui badan usaha yang dibentuknya  dinilai wajar ikut mengelola Blok Rokan. Malahan lembaga ini dilibatkan dalam sisi pengelolaan ladang tersebut antara Chevron dengan Pertamina berkaitan dengan masalah sosial.

Demikian Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada pers, menjelaskan salah satu hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada Kamis (3/10/2019) kemarin. "Jadi, tinggal melanjutkan kegiatan business to business antara perusahaan adat yang dibentuk LAMR dengan Pertamina," kata Datuk Seri Syahril.

Rapat itu dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator  Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono. Hadir antara lain Dirut Pertamina Hulu Blok Rokan Dwi Yudantoro dan GM PT  Chevron Pasific Indonesia (CPI) Abdul Rachman. Dari daerah hadir antara lain Pj Sekda Riau Ahmadsyah Harrofie dan Kadis ESDM Riau Indera. Sedangkan dari LAMR selain Datuk Seri Syahril adalah Datuk  Asral Rahman, Datuk Hermansyah, Datuk Seri Muzamil, Tuan Ahmiyul  Rauf dan sejumlah anggota Keluarga Melayu Ria  (Kemari).

"LAMR berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kemenko Bidang Kemaritiman khususnya Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa karena melaksanakan rapat itu. Apalagi hasilnya sesuai dengan harapan LAMR, malahan berlebih karena diberi kesempatan pula untuk terlibat dalam masa transisi pengelolaan yakni masalah sosial," kata Datuk Seri Syahril.

Seperti diketahui, kontrak pengelolaan Blok Rokan antara pemerintah dengan PT Chevron Pasific Indonesia berakhir tahun 2022. Selanjutnya, pemerintah sudah menetapkan Pertamina untuk mengelola ladang tersebut tahun 2018. Sejak itu pula LAMR berupaya agar daerah dilibatkan secara langsung.

Klarifikasi

Menurut Datuk Seri Syahril, rapat itu juga mengklarifikasi berbagai hal. Di antaranya adalah LAMR dinilai wajar ikut mengelola Blok Rokan melalui badan usaha yang dibentuknya terutama berkaitan dengan kawasan ladang minyak itu yakni terdapatnya masyarakat adat dengan hukum dan hak-hak adatnya.

Selain itu, keterlibatan LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan di luar participating interest (PI) 10 persen. "Ada 39 persen bagian pengelolaan bisa diserahkan Pertamina kepada pihak luar termasuk badan usaha milik LAMR. Jadi LAMR tak campur PI 10 persen yang menjadi domain Pemprov," kata Datuk Seri Syahril.

Datuk Seri Syahril juga dapat memaklumi keterangan   Dirut Pertamina Hulu Blok Rokan Dwi Yudantoro. "Pak Dwi menjelaskan, selama ini, pihaknya bukan tak mau bertemu LAMR, tetapi sedang fokus pada ihwal teknis. Nah, mulai sekarang, kita sudah bisa kontak langsung dengan perusahaan milik negara itu," katanya. 

Ia mengatakan, tentu yang terlibat tersebut bukan LAMR sebagai organisasi, tetapi badan usaha yang dibentuk oleh LAMR. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah mengenai LAMR tahun 2011 yang diperjelas dalam AD/ART sejak 2012.

Strategi Khusus

Datuk Seri Syahril mengatakan, keterlibatan LAMR tersebut terutama dimaksudkan agar cita-cita perjuangan pengelolaan Blok Rokan untuk kepentingan masyarakat adat maupun pendidikan dapat lebih terjamin.  Apalagi sebagaian besar lahan Blok Rokan itu adalah wilayah adat. 

LAMR melalui anak perusahan yang dibentuknya, sudah siap melaksanakan amanah pengolaan Blok Rokan itu. Bukan saja kawasan ladang minyak itu merupakan bagian dari hak adat, tetapi juga tersedianya sumber daya manusia, teknis, dan keuangan. 

LAMR juga, kata Datuk Seri Syahril, juga punya strategi yang tidak tidak ditawarkan pihak lain. "Soal ini, nanti diterangkan pada  tempat dan dengan personil terbatas. Intinya, tuan rumah tentu lebih tahu isi rumah dibandingkan pihak lain" katanya.

Ia menambahkan, keikutsertaan LAMR dalam mengelola Blok Rokan itu, tentu mengikuti prosedur sebagaimana mustinya. Segala ketentuan tentu diikuti dengan sebaik-baiknya. (*)


Editor : Dt Hendra Riko Purnomo



 
Berita Lainnya :
  • LAMR Dinilai Wajar Ikut Mengelola Blok Rokan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Menteri Siti Jadikan Dialog Sebagai Budaya Kerja
    02 Pengurus NPC Meranti Jaring Atlit Difabel Berpotensi
    03 FJPI dan UIR Seminarkan RUU KUHP
    04 SMP Kristen Kalam Kudus Selatpanjang Taja Bulan Bahasa
    05 PPID Pemprov Riau Berkolaborasi Dengan KI
    06 Masyarakat Bukit Batu Tolak Unjuk Rasa Anarkis Terorisme dan Faham Radikalisme
    07 Kabut Asap Masih Selimuti Negeri Jalur, LAMR Kuansing Bagikan Seribuan Masker Gratis
    08 Legislator Termuda Meranti Ajak Pemuda Berperan Aktif dan Kreatif
    09 Masyarakat Kuansing Serukan Anti Unras Anarkis, Terorisme dan Radikal
    10 Pengurus DPC LAN Meranti Audiensi dengan Wabup
    11 Tujuh Pemuda Tebing Tinggi Diciduk Polres Meranti
    12 Apakah Akan Maju? Jontikal : DPP Demokrat Yang Tentukan
    13 Dirut BPJS Kesehatan Paparkan implementasi Program JKN-KIS
    14 Bupati: Segera Susun Rencana APBDes untuk Dijalankan Tahun Depan
    15 Turnamen PBSI Cup 2019 Berhadiah Total Rp9.5 Juta
    16 Wabup: Hati-Hati dalam Pengunaan Dana Desa
    17 Rambo: Saya Siap Maju
    18 Edu: Saya Tidak Teken Selama Belum Selesai
    19 YH : IAPPIL UR Dukung Pelantikan Presiden dan Wapres RI
    20 Bupati: Persatuan dan Kesatuan yang Terbina Selama Ini Perlu Kita Jaga
    21 Tahun ini, Pemerintah Pusat Anggarkan Rp6,6 Miliar
    22 Tiga Siswa MAN Insan Cendekia Siak Harumkan Nama Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami
    © HarianTimes.Com - #Kanal Informasi Public