Aspandiar: Kami Optimistis Akan Dikabulkan Majelis Komisioner

Terkait hal ini, Novrizon menyatakan optimistis permohonannya bakal dikabulkan oleh Majelis Hakim Komisioner.

‘’Setelah sekian lama, akhirnya sidang penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon Novrizon Burman dan SKK Migas Sumbagut sebagai Termohon, akan digelar Rabu (09/01/2019) pagi, dengan agenda pembacaan putusan,’’ sebut Panitera Pengganti Didang Muhanna, kepada media siber ini, Selasa (08/01/2019).

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Pemohon, Aspandiar SH,  optimistis pada sidang pembacaan putusan besok, Majelis Komisioner akan mengabulkan permohonan kliennya. 

“Insya Allah, karena secara hierarki Undang-Undang (UU) di atas Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, jadi kami optimistis informasi yang kami minta akan dikabulkan oleh Majelis Komisioner,” tuturnya.

Melihat fakta-fakta persidangan, ungkapnya, Termohon tidak bisa  membuktikan SKK Migas bukan Badan Publik. Sebaliknya, berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 18A berbunyi, “Biaya Operasional SKK Migas dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Menurut pengacara senior ini, inilah saatnya rakyat Riau mengetahui seluruh informasi perusahaan minyak dan gas migas di daerahnya. “Klien saya pribadi maupun masyarakat Riau umumnya, harus tahu secara pasti berapa sebenarnya produksi minyak yang disedot dari Bumi Lancang Kuning, berapa dana CSR yang sudah disalurkan perusahaan migas dan distribusinya,“ pungkas Aspandiar. 

Ada enam item informasi yang diminta Novrizon Burman kepada SKK Migas Sumbagut. Pertama daftar nama, alamat, dan company profile perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau. Kedua, informasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) seluruh perusahaan Migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

Ketiga, informasi kontrak Karya antara SKK Migas dan seluruh perusahaan Migas di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018. Keempat, informasi Cost Recovery semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

Kelima, informasi produksi Lifting semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018. Dan keenam, data produksi minyak Riau semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018. (rls/ron)