Home | Nasional | Riau | Ekonomi | Politik | Hukrim | Pendidikan | Sportivitas | Sosialita | Wisata | Indeks Minggu, 07 Agustus 2020
 
Rencana Rotasi 14 Pejabat KPK Menuai Kritik

Editor: | Rabu, 22 Agustus 2018 - 03:17:37 WIB
Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum (Pukat FH) UGM saat menggelar jumpa pers, Selasa (21/08/2108).

Yogyakarta, Hariantimes.com - Sebanyak14 pejabat setara eselon II dan eselon III di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan bakal dirotasi.

Rencana rotasi itu menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM.

Menyikapi rencana itu, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM menyoroti soal mekanisme perotasian tidak memiliki aturan yang jelas. Karena  sudah ada PP No 63/2005 yang mengatur mutasi dan promosi pegawai yang disesuaikan tuntutan, beban kerja, tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.

"Sebenarnya sesuatu yang wajar pada tubuh suatu lembaga. Namun mekanisme perotasian itu yang tidak jelas aturannya. Sayangnya aturan itu tidak menjelaskan teknis mengenai mutasi dan promosi dalam bentuk Peraturan Komisi," tukas
Peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim kepada media dalam jumpa pers di kantor Pukat kompleks kampus UGM Selasa (21/08/2108).

Sebenarnya, ungkap Hifdzil,  dulu proses rotasi di KPK diserahkan pada biro sumber daya manusianya. Namun, untuk sekarang ini diambil alih langsung oleh pimpinan KPK.  

"Ini yang memunculkan asumsi proses rotasi hanya didasarkan atas preferensi suka atau tidak suka belaka,” ujarnya.

Sedangkan Peneliti Pukat yag lain, Zaenur Rahman menyebut KPK sering mengingatkan agar lembaga lain menerapkan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

“Seperti saat menegur Mahkamah Agung dan Pemperintah Provinsi Banten,” ujarnya.

Namun, justru KPK sendiri tidak menerapkan sistem merit ini dalam proses rotasi pejabat-pejabatnya. “Seharusnya KPK menjadi contoh atau panutan dari lembaga-lembaga lainnya,” tegasnya.

Pentingnya sistem merit ini, menurut Zaenur, adalah untuk menjaga objektivitas dari lembaga. ”Permasalahan ini membuat publik mempertanyakan independensi dari KPK.Tanpa dukungan publik KPK mungkin sudah lama dibubarkan,” ujarnya.

Pukat sendiri telah membuat kajian khusus tentang masalah ini. Pukat memberikan tiga solusi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, mendorong KPK untuk menaati aturan yang berlaku terkait rotasi dan mutasi dan kalau tidak ada wajib disusun dahulu. Selanjutnya, mendesak pimpinan KPK untuk menerapkan sistem merit.

"Terakhir, pimpinan dan pegawai wajib menjaga solidaritas, integritas, dan marwah KPK,” tambah Peneliti Pukat yang lain, Yuris Reza Setiawan.(*/ron)



 
Berita Lainnya :
  • Rencana Rotasi 14 Pejabat KPK Menuai Kritik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    + Indeks Berita +
    01 PLN Telah Siapkan Skema Perlindungan Lonjakan Tagihan Bulan Juni
    02 Sejumlah Pembangunan Infrastruktur Telah Dilakukan di Pulau Merbau
    03 Jhon Pitte : Kita Lakukan Sosialisasi Instruksi Pak Bupati Mursini
    04 Masuk Tiga Besar LSI, Abi Bahrun Mohon Doa dan Dukungan Jadi Balonbup Bengkalis
    05 Saat Terparkir di Dalam Rumah, Motor Milik Pemred Parasriau.com Diembat Pencuri
    06 Dari 563 Universitas di Indonesia, Unilak Peringkat 191 Versi 4ICU
    07 Menjadi Konstituen Dewan Pers, SMSI Satukan Perusahaan Pers di Era Baru
    08 Rakor Virtual PPID se Riau, Komisi Informasi Himpun Berbagai Persoalan Penanganan Covid-19
    09 Terkait Lonjakan Rekening Listrik, Ini Penjelasan PLN
    10 Kembangkan Perikanan Darat, PWI Riau Peduli Konsultasi ke Diskanlut Riau
    11 Besok, Perwako Perilaku Hidup Baru Diserahkan ke Gubri
    12 Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Serahkan BLT Dana Desa ke Warga Banjar Panjang
    13 Bob Saril: 60 Persen dari Lonjakan Tagihan Akan Dibagi Rata Dalam 3 Bulan ke Depan
    14 Susun Grand Design Sagu Nasional, Meranti Jadi Model Utama
    15 Pemkab Meranti dan KPU Bahas Pilkada Serentak 2020
    16 Saat Menyadap Karet, Warga Sepahat Diserang Harimau
    17 Seluruh Belanja Kementerian/Lembaga Diturunkan Rp50 Triliun
    18 Kementerian ESDM Memastikan Tarif Listrik Periode Juli-September 2020 Tidak Naik
    19 MUI Sumbar Minta Kominfo Pusat dan Cybercrime Cabut Injil Berbahasa Minang di Google Playstore
    20 Disdikbud Meranti Keluarkan SE Perpanjangan Belajar di Rumah Bagi Siswa
    21 Dua Perwira Polresta Pekanbaru Disertijabkan
    22 Polwan Polresta Pekanbaru Beri Bantuan Sembako ke Warga yang Belum Tersentuh Bansos
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami
    © HarianTimes.Com - #Kanal Informasi Public