Suwardi: Jangan Coba-Coba Bermain Anggaran

Inhu, Hariantimes.com - Nota keuangan RAPBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) senilai Rp1,4 triliun lebih telah disepakati antara Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan anggaran (Banggar) DPRD Inhu akhir pekan kemarin.

Dan pihak DPRD akan melanjutkan pembahasan secara mendalam di setiap kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Ketua (Waka) DPRD Inhu, H Suwardi Ritongan SE mengingatkan seluruh komisi di DPRD Inhu secara cerdas membahas setiap kegiatan belanja daerah yang dianggarkan oleh OPD pada tahun 2020 mendatang. Sebab seluruh anggaran harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sesuai keinginan golongan. 

"Seluruh anggota dewan harus cermat dan cerdas menilai anggaran yang memang benar-benar sesuai kebutuhan.  Bukan menyetujui anggaran sesuai keinginan dan kepentingan golongan tertentu," pesan politisi Gerindra ini ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/11/2019).

Waka DPRD Inhu yang akrab dipanggil Bang Ucok ini memastikan, dirinya akan mengawasi secara ketat setiap kegiatan pembahasan anggaran pembangunan tahun 2020 di DPRD Inhu. Sebab, sebagai pimpinan di DPRD Inhu dirinya jauh hari secara tegas jauh sudah menyampaikan agar Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV teliti dan mengedepankan anggaran kepada azas manfaat pada saat pembahasan anggaran di setiap komisi pada bidang dan mitra kerja masing-masing OPD.

"Saya tegaskan, khususnya kepada kawan-kawan anggota dewan untuk senantiasa hati-hati mengambil keputusan menyangkut kebijakan anggaran. Jangan coba-coba bermain anggaran. Karena itu sepenuhnya uang rakyat dan diperuntukkan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan disegala bidang kehidupan rakyat," tegas Bang Ucok.

Sebagai unsur pimpinan di DPRD Inhu, Bang Ucok seringkali menyampaikan, inerja anggota DPRD pasti dipantau langsung oleh rakyat.

"Saya berharap kita bekerja sesuai koridor sumpah janji kita dalam setiap tindakan dan sikap. Semua anggota DPRD punya tanggung jawab yang sama tehap masyarakat," tegasnya.

Namun, sebagai pimpinan kembali diingatkanya kalau seluruh anggota dewan mempunyai hak bicara yang sama dalam setiap keputusan. Sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah, jangan takut-takut untuk bicara serta berpendapat, karena sudah dijamin oleh undang-undang.

"Anggota dewan harus berani bicara kritis, tegas jika menemukan pelayanan masyarakat yang  terabaikan. Namun dengan bahasa yang tidak propokatif. Itu bagian dari fungsi DPRD. Apalagi ditemukan saat pembahasan anggaran yang tidak untuk kepentingan rakyat. Harus berani bersuara dan membatalkan anggaran yang dibuat oleh OPD sebagai mitra komisi yang ada," ucapnya.

Bang Ucok yang juga wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Inhu ini juga mengucapkan, dalam hal seorang anggota dewan menjalankan tugas fungsinya penganggaran, legislasi dan pengawasan, tidak seorangpun yang berhak membatasi tugas dan fungsi dewan itu di daerah.

"Rekan-rekan anggota DPRD Inhu jangan mencoba-coba bersubahat dibawah meja dalam kebijakan anggaran. Jika itu yang terjadi, maka hanya menunggu waktu menerima konsekwensi hukum," tegasnya.

Terakhir, Waka yang gemar humor dan ngopi ini menegaskan, jangan ada kesan APBD digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan ceremonial. Jeli dan cerdas dalam melakukan pembahasan anggaran di setiap OPD mitra kerja.

"Jangan gara-gara menyetujui anggaran kegiatan ceremonial masyarakat menghujat dan menyumpah serapah kepada anggota dewan," katanya.(*)